SUMENEP // expressnewstody.net — Keberlanjutan hidup ribuan nelayan tradisional di Kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur kini berada di titik nadir. Krisis sosial-ekologis akibat maraknya alat tangkap destruktif dan karut-marut distribusi BBM subsidi kian menjepit ekonomi warga pesisir, memicu desakan mendesak agar pemerintah segera turun tangan membenahi carut-marut di wilayah perbatasan laut tersebut.
Puncak kegelisahan warga ini tumpah dalam ritual adat Rokat Tase’ (petik laut) yang digelar Kelompok Nelayan Masalembu (KNM). Tradisi turun-temurun yang melibatkan puluhan perahu tersebut tidak lagi sekadar menjadi ritual kosmik, melainkan bertransformasi menjadi panggung protes terbuka melawan abainya negara terhadap hak-hak nelayan kecil di wilayah strategis yang mempertemukan tiga arus besar—Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa.
Aparatur Tutup Mata, Solar Subsidi Macet. Ketua KNM, Rendy Ansah, membeberkan fakta lapangan yang mencekik ruang gerak nelayan lokal. Mereka saat ini seolah dipaksa membeli solar non-subsidi dengan harga selangit di luar Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) akibat pembatasan sepihak yang tidak masuk akal.
“Membeli solar subsidi di APMS itu susahnya setengah mati. Kalaupun bisa, dibatasi cuma 10 sampai 20 liter. Padahal sekali melaut kami butuh 30 hingga 40 liter,” cetus Rendy dengan nada getir.
Ironinya, diskriminasi pasokan ini tetap terjadi meski nelayan telah mengantongi dokumen legal. Negara seperti kalah menghadapi gurita permainan distribusi di lapangan.
“Kami memiliki surat rekomendasi resmi untuk membeli BBM subsidi di APMS yang dikeluarkan oleh Pelabuhan Perikanan Pasongsongan. Tapi faktanya? APMS tetap tidak memberikan solar. Jika begitu, apa gunanya pemerintah mengeluarkan surat rekomendasi jika tidak dipatuhi oleh APMS?” sergah Rendy mempertanyakan wibawa hukum.
Invasi Cantrang di Depan Mata PSDKP. Penderitaan nelayan kian berlapis akibat invasi kapal dari luar pulau yang nekat mengeruk laut Masalembu menggunakan cantrang. Sahri, tokoh nelayan setempat, menegaskan degradasi ekosistem laut di wilayah mereka sudah masuk tahap mengkhawatirkan. Hasil tangkapan menurun konsisten dalam beberapa dekade terakhir akibat pembiaran.
“Beberapa tahun terakhir semakin banyak kapal luar yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti cantrang beroperasi di perairan Masalembu,” ungkap Sahri.
Kinerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP pun dipertanyakan. Penangkapan formalitas dinilai tidak memberikan efek jera sama sekali. “Meski beberapa kapal ditangkap oleh PSDKP KKP, kapal sejenis tetap saja bebas beroperasi kembali. Laut kami terus dikuras,” cecarnya.
Lemahnya pengawasan dan inkonsistensi penegakan hukum ini diperparah oleh hantaman perubahan iklim. Nelayan kini harus bertaruh nyawa di tengah ketidakpastian musim ikan, perubahan arah angin, dan cuaca ekstrem yang makin sulit diprediksi.
Dapur Perempuan Pesisir Bergolak. Dampak kehancuran ekologis ini langsung menghantam rantai ekonomi domestik warga, terutama kaum perempuan. Di Masalembu, perempuan memegang peran krusial dalam distribusi dan pengolahan ikan, meski kontribusi besar mereka kerap diabaikan dan tidak diakui secara formal oleh negara sebagai pekerja perikanan.
Melli Wulandari, salah satu perempuan nelayan Masalembu, mengaku terpukul oleh situasi ini. Ketika laut dirusak, stabilitas dapur rumah tangga langsung goyah di tengah badai kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini.
“Bagi perempuan seperti saya yang memiliki suami nelayan dan kadang berjualan ikan di pasar, dampaknya sangat terasa. Jika laut dirusak, maka ikan juga akan berkurang bahkan tidak ada. Pendapatan kami menurun drastis, sementara kebutuhan sehari-hari harus tetap tercukupi meski harga kebutuhan pokok semakin naik,” keluh Melli.
Sinyal Darurat dari Pulau Terluar. Melalui momentum Rokat Tase’, masyarakat kepulauan kecil ini mengirim sinyal darurat ke daratan. Mereka memajang belasan spanduk dan banner kritik di badan perahu agar dibaca oleh para pemangku kebijakan yang selama ini tuli terhadap suara dari pulau terluar.
Masyarakat Masalembu kini menuntut ketegasan total dari aparat penegak hukum dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bertindak tanpa kompromi.
“Kami berharap agar semua pihak bersama-sama menjaga laut sebagai sumber kehidupan bagi kita semua. Kami mendesak aparat penegak hukum pada khususnya untuk menindak tegas siapapun yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap merusak, dan kepada pemerintah pada umumnya agar benar-benar melindungi nelayan kecil,” pungkas Sahri.(Wjy)
Informasi & Konfirmasi Lebih Lanjut: Untuk memperdalam investigasi, konfirmasi lapangan, dan perkembangan terkini mengenai konflik ruang laut di Kepulauan Masalembu, silakan menghubungi:
• Narahubung Resmi: Kelompok Nelayan Masalembu (KNM)
• Kontak Telepon/WhatsApp: 081334151020